Mantan MenkumHAM yang kini juga mengajukan diri sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra meminta TNI harus berani menolak untuk diikutsertakan dalam acara penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Yusril, alasannya sangat sederhana. Tugas mengawal proses penggusuran, bukanlah tugas pokok TNI.
"Saya meminta TNI tidak dilibatkan dalam masalah penggusuran. SBY juga tidak setuju TNI dilibatkan dalam masalah penggusuran", ungkap Yusril, Kamis, 21 April 2014 di Mapolda Metro Jaya.
Yusril menambahkan, tugas pokok TNI adalah untuk menangkal ancaman dari luar.
"Kecuali, bila TNI dilibatkan juga untuk menangani masalah pertahanan. Misalnya penanganan terhadap lembaga kepresidenan, pengamanan objek vital negara, itu memang iya. ", imbuh Yusril.
Meski, tambah Yusril, tugas pengamanan penggusuran merupakan permintaan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), TNI harus bisa menolak, karena proses penggusuran tidak memerlukan kekuatan TNI.
"Mestinya TNI menolak untuk dilibatkan. Jadi, walaupun itu permintaan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengamankan berbagai penggusuran di Jakarta, tapi ya mestinya TNI menolak untuk mengerahkan pasukan, karena memang tidak dibutuhkan kekuatan TNI," jelasnya.
Yusril membandingkan, bagaimana institusi polisi dalam penanganan teroris.
"Polisi saja untuk mengatasi masalah terorisme saja jarang-jarang meminta bantuan kepada TNI untuk masalah tersebut," terang Yusril.
Sikap tegas dan suara lantang Yusril ini tak terlepas dari keberpihakannya membela warga Luar Batang yang digusur paksa atas perintah Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok). Sikap Yusril tak pelak membuat Ahok berang dan mengancam Yusril. Namun Yusril tidak takut dan akan balik menyeret Ahok ke Mahkamah Internasional bila ngotot akan meneruskan penggusuran warga Luar Batang. [iv/ton/f]
BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA
Halaman Berikutnya
